NELAYAN DAN MAHASISWA AKSI DI BPN KARIMUN

KARIMUN, GURINDAM.TV — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Pantai dan Laut akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor BPN, PN Karimun dan Kantor Bupati Karimun menuntut kejelasan hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan dipesisir pantai dan dilaut ole BPN Karimun.

Aksi unjuk rasa yang diprediksi mencapai 300 orang itu merupakan gabungan masa dari Nelayan, Mahasiswa PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), masyarakat dan lintas tokoh.

Aal Aulia, Wakil Ketua PC PMII Karimun yang juga koordinator umum aksi demo tersebut menerangkan massa yang tergabung dalam aliansi itu juga menuntut agar BPN melalui kantor wilayahnya membatalkan sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi akar masalah saat ini.

“BPN melalui kantor wilayahnya harus membatalkan SHM yang berada diatas bibir pantai dan laut, karena ini menyangkut kelangsungan hidup para nelayan kita, kemana lagi nelayan akan mencari nafkah, dimana lagi mereka akan menyandarkan hidupnya jika mereka tergusur nantinya oleh ulah oknum-oknum orang yang tidak bertanggungjawab, ini masalah serius, demi anak cucu kita nantinya,” tegas Aal Aulia, aktivis PMII ini.

Selain itu, demo yang akan dilaksanakan Senin (4/12/2017) pukul 09.00 Wib menuntut agar oknum BPN yang terlibat dalam penerbitan SHM agar mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

“Kami membuat surat pernyataan yang isi agar Kepala BPN atau siapapun yang terlibat nantinya bersedia diproses hukum jika Kepolisian atau kejaksaan menemukan penyalahgunaan wewenang, kasus ini menjadi barometer atas kasus serupa di Karimun yang tidak terekspos ke publik,” tegasnya lagi.

Menurutnya lagi, dalam permasalahan itu seharusnya pihak pengadilan lebih bijaksana dan jeli melihat permasalahan dengan melakukan peninjauan sebelum memutuskan dan melakukan sita eksekusi lahan secara sepihak.

“Karena pada pokoknya, wewenang preoregatif Ketua Pengadilan itu ada untuk mengeluarkan penetapan non executable demi kepentingan umum, ingat pantai dan laut itu aset negara dan harus sama-sama dijaga,” ujar Aal lagi.

Aal berharap masyarakat Karimun dapat turun bersama-sama memperjuangkan hak-hak tradisional nelayan yang dijamin undang-undang.

“Mari masyarakat turun bersama kami, didepan Kantor Bupati Karimun, kalau bukan kita siapa lagi. Ini demi masa depan generasi kita, marwah kita berhak memperjuangkan apa yang layak diperjuangkan,” ujar Koordinator umum aksi tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang dihimpun dari kuasa hukum nelayan, Edwar Kelvin Rambe SH, para nelayan bertempat tinggal di daerah tersebut memiliki alas hak diantaranya Surat Grant (Soerat Grant) nomor 52/1938 an Tengkok bin Dollah, Namun pada saat Para Nelayan melakukan peningkatan Surat untuk dijadikan Hak Milik, Pemerintah Setempat menyatakan tidak bisa melakukan disebabkan 100 meter dari bibir pantai tidak bisa di keluarkan Sertifikat Hak Milik, hal ini dukung surat edaran Bupati Karimun tahun 2012 yang menyebut Lurah dan Camat Dilarang menerbitkan surat keterangan ditepi pantai.

Namun untuk kearifan lokal dan menghargai masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di daerah tersebut, diberikan hak untuk bertempat tinggal di area itu.

Pada tanggal 17 Oktober 2016 lalu, Damianus Alias Lie Bun Kui Als Akui mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk pengosongan Lahan, kepada salah satu Para Pelapor, namun dikarenakan Para Pelapor merasa memiliki kedudukan sebagai masyarakat hukum adat yang dilindungi Undang-undang maka Para Pelapor mencoba mempertahankan hak-haknya.

Tak disangka pada tahun 2017, timbul sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00052 dan 00051 atas nama Rinto dan Randi dan SHM Nomor 00092 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun tepat diatas Bibir Pantai hingga kelaut Lepas Kabupaten Karimun tempat dimana Para Nelayan bertempat tinggal dan melakukan kegiatan Nelayannya.

Edwar menduga, banyak oknum terlibat dalam penerbitan SHM tersebut, namun Ia mencurigai, BPN Karimun adalah pihak yang paling bertanggungjawab terlepas dari jual beli pantai dan laut yang terjadi.

“Saya duga, dalam penerbitan SHM oleh BPN itu, pasti ada keterangan palsu ataupun surat-surat palsu yang dimasukkan dalam sebuah administrasi untuk pengeluaran sertifikat tersebut, dan masyarakat sudah pernah di somasi pada Tahun 2016 lalu, namun para nelayan tidak mau meninggalkan lokasi ini. Somasi itu, tembusan ke BPN Karimun, Polres Karimun, Camat, Lurah dan Ketua RT setempat,” tambahnya. ( Joe/ Red )

Latest articles

Danlantamal IV Sebagai Narasumber Rapat Timpora Kepri 2020

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Asintel Danlantamal IV Kolonel...

Cabor E-sport Anambas Akan Segera Terbentuk, Para Games Akan dapat Pembinaan

ANAMBAS, GURINDAM.TV -- Game Online di Kepulauan Anambas kini kian marak dan sangat meningkat, hal itu yang mendorong beberapa pemuda di Anambas Kepri melakukan...

Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si Sertijab Kapolres Tanjungpinang dan Kapolres Lingga

BATAM, GURINDAM.TV -- Serah terima jabatan Kapolres Tanjung Pinang dan Kapolres Lingga dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si bertempat...

Meras Pengemis, Empat Oknum Dinsos Batam Ditangkap Dit Reskrimun Polda Kepri

BATAM, GURINDAM.TV – Tim Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan empat orang Oknum yang bekerja di Dinas Sosial Kota Batam...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here