APES….LAGI..LAGI..MANTAN HAKIM TANJUNGPINANG DITANGKAP KPK

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV — Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang Tuti Atika ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

Dalam kasus ini, keduanya diduga menerima suap dari dua orang advokat yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin, agar memenangkan suatu perkara.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima KPK. Kemudian, KPK melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi.

Tim KPK mengidentifikasi adanya komunikasi dan pertemuan antara Tuti dan Agus terkait putusan atas perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

“TA (Tuti) diduga menyampaikan informasi pada AGS (Agus) tentang rencana putusan yang isinya menolak gugatan,” kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Sehari sebelum sidang putusan, pada 7 Maret 2018, Agus atas persetujuan HM Saipudin kembali bertemu dengan Tuti di PN Tangerang.
Diduga, saat itu Agus menyerahkan uang Rp 7,5 juta kepada Tuti yang kemudian oleh panitera pengganti itu diserahkan kepada Hakim Wahyu sebagai ucapan terima kasih.

Uang ini diberikan setelah ada kesepakatan untuk memenangkan perkara yang ditangani dua advokat tersebut.
“Namun, uang tersebut dinilai kurang dan akhirnya disepakati nilainya menjadi Rp 30 juta. Kekurangan Rp 22,5 juta akan diberikan kemudian,” ujar Basaria.

Pada 8 Maret 2018, Agus belum menyerahkan sisa kekurangan uang. Pembacaan putusan kemudian menjadi ditunda dengan alasan hakim sedang bertugas di luar kantor.
Sidang putusan kembali dijadwalkan pada 13 Maret 2018. Sehari sebelum sidang, Senin (12/3/2018), Agus melunasi kekurangan uang yang diserahkan kepada Tuti dalam amplop putih.

Pada saat itu juga, Agus ditangkap KPK. “Setelah penyerahan uang, tim kemudian mengamankan AGS di parkiran PN Tangerang,”Ujar Basaria.

Tim mengamankan uang Rp 22,5 juta itu dari ruangan Tuti dan mengamankan yang bersangkutan.

Tuti, Agus, dan tiga PNS PN Tangerang dibawa ke KPK untuk pemeriksaan awal.
Pada Senin malam, pukul 20.00 WIB, KPK kemudian menangkap HM Saipudin di kantornya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tim lain kemudian bergerak ke Bandara Soekarno Hatta untuk mengamankan Hakim Wahyu yang baru tiba dari Semarang pada pukul 20.30 WIB.

Basaria mengatakan, dari 7 orang yang diamankan, KPK akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Hakim Wahyu, Panitera Pengganti Tuti, dan dua advokat Agus dan Saipudin.

“KPK meningkatkan perkara ke status penyidikan dan menetapkan empat tersangka,” kata Basaria.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga penerima, Hakim Wahyu dan Panitera Pengganti Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Agus dan HM Saipudin, sebagai pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagaimana kita ketahui, Wahyu Widya Nurfitri SH,MH NIP 196701131992111001 IV/b 4/1/13 merupakan lulusan Hakim 24-05-1996 23 20 Diklat Cakim 1993 S2 13-01-1967 Mantan Ketua PN.Gunung Sugih PNS.

Tersangka sebelum di tangkap KPK pernah menjabat sebagai hakim di PN Tanjungpinang berapa tahun lalu.

Perjalanan tersangka seperti langkah mantan ketua PN Tanjungpinang Setya Budi SH,MH di tangkap oleh KPK berapa tahun lalu di Bandung.

Adanya OTT di PN Tanggerang yang mana melibatkan salah satu Hakim Perempuan mantan dari PN Tanjungpinang dan sebelumnya juga ada Hakim mantan Pimpinan di PN Tanjungpinang menjadi pukulan terhadap Mahkamah Agung pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya, karena di saat Mahkamah Agung gencar-gencarnya memberantas penyimpangan di lembaga peradilan sebagaimana dikeluarkannya Maklumat KMA RI No: 01/ Maklumat/ KMA/ IX/ 2017 tanggal 11 September 2017 yang sudah disosialisasikan dari tingkat MA, PT bahkan sampai PN-PN seluruh Indonesia ternyata masih ada oknum-oknum yang mencoreng upaya tersebut.” Ungkap Santonius Tambunan SH MH, Humas PN Tanjungpinang.

Dia melanjutkan, Dengan adanya Maklumat tersebut timbul konsekwensi bahwa MA akan memberhentikan Pimpinan MA atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasannya langsung apabila ada bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan berkala dan berkesinambungan. ( Trn/ Red )

Latest articles

Ansar Ahmad Akan Manfaatkan APBD Untuk Ciptakan Program Padat Karya

KARIMUN, GURINDAM.TV -- Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 3 H. Ansar Ahmad SE MM kalau dirinya terpilih sebagai Gubernur Kepri akan berupaya...

Dishub Bintan Launching Sepintas Zikir, Strategi ini Pertama di Indonesia

BINTAN, GURINDAM.TV -- Sepintas Zikir merupakan strategi peningkatan keselamatan lalu lintas melalui zona selamat pariwisata dan uji KIR. Strategi ini menjadi yang pertama di...

Energi Itu Adalah Ansar

Oleh: Birgaldo Sinaga Pilkada di Batam kota tempat saya tinggal ini mulai terasa demamnya. Teman-teman saya bahkan jauh-jauh hari sudah mulai kasak kusuk soal jagoan yang...

Ketika Ansar Ahmad Diserang Para Hatters

Oleh : Suyono Saat Ansar Ahmad pertama kali menyatakan sikapnya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Riau berbagai sambutan mewarnai masyarakat. Ada yang menaruh harapan...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here