BPK RI TEMUKAN SURAT PERJALANAN FIKTIF SENILAI 3,7 MILIAR DI PEMPROV KEPRI

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2016 menemukan temuan ganjal berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD) sebesar 3,7 Miliar Rupiah. BPK RI menduga SPPD di Provinsi Kepulauan Riau fiktif.

Demikian dikatakan Ruslan Kasbulatov Politisi PDIP dalam Rapat Paripurna mengenai laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap Hasil Pembahasan LHP WTP BPK-RI Tahun 2016, Senin ( 3/7/2017).

Banyak dugaan temuan dan penyelewengan uang negara yang dilakukan di Pemerintahan Provinsi Kepri. Diantaranya temuan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penyelewengan beberapa aset negara yang ada.

Dalam Rekomendasi DPRD Provinsi Kepri dibacakan Ruslan, anggota DPRD yang dekat dengan jurnalis independen ini menyampaikan, agar temuan BPK RI ini segera diusut hingga tuntas.

Hasil rekomendasi, Pansus meminta Pemprov Kepri agar menyelesaikan secepatnya, sesuai aturan hukum, yaitu selama 60 hari.

“Saat ini masih ada waktu 35 hari untuk menyelesaikan. Jika tidak, maka pihak kejaksaan dan kepolisian bisa segera memproses ke hukum dari hasil temuan tersebut,” tegas Ruslan didepan 28 orang anggota DPRD Kepri dan dihadiri juga Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta tamu undangan yang hadir .

Anggota komisi satu yang membidangi hukum dan pemerintah ini menambahkan, hasil temuan BPK RI berupa sejumlah SPPD bermasalah atau ada indikasi perjalanan dinas fiktif ( SPPD bodong).

Tak hanya itu, dalam Surat Keputusan (SK) yang tidak ditandatangani Gubernur Nurdin Basirun, dampaknya juga membuat anggota DPRD Kepri tidak menerima tunjangan perumahan dan lain-lain hampir enam bulan.

BPK RI juga menemukan keterlambatan penyaluran pajak anggota DPRD Kepri ke Kas Negara yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kepri.

“Nilai dari pajak pendapatan anggota DPRD Kepri tersebut hampir mencapai 1 Miliar lebih,” tegasnya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan para tamu undangan tampak menyimak pembacaan laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap LHP WTP BPK-RI Tahun 2016 disampaikan secara tegas oleh Ruslan.

Mirza Bahtiar, Kepala Inspektorat Kepri membenarkan perihal catatan dan temuan LHP WTP BPK RI atas keuangan Provinsi Kepulauan Riau.

“Ada 40 temuan BPK RI, tersebar hampir semua dinas dan OPD. 40 temuan itu diantaranya 32 merupakan biasa namun OPD harus melengkapi berkas yang menjadi temuan.” Singkatnya.

Nurdin Basirun, Gubernur Kepri usai ratifikasi perda bantuan hukum di DPRD Kepri, mengakui ada sejumlah catatan temuan BPK terkait LHP WTP Pemprov Kepri anggaran 2016.

Saat ini setiap OPD yang menjadi temuan BPK RI diminta melengkapi berkas adminitrasi laporan keuangan.

Berdasarkan daftar peringatan BPK RI yang menjadi atensi temuan diantaranya, Dispenda, BLH, Dishub, Humas dan Protokol Provinsi Kepri, DKP, Distamben, Dinas Pendidikan, dan Sekwan DPRD Kepri.

Sementara itu tim Redaksi Newsroom Gurindam.TV memperoleh data video visual tampak oknum ASN Pemprov Kepri sibuk membuat SPPD fiktif. ( Red )

Latest articles

Visi Ekonomi Bagus, Pengusaha UKM Dukung Ansar Ahmad

BATAM, GURINDAM.TV -- Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendukung penuh Calon Gubernur Kepri nomor urut 3 Ansar Ahmad. Menurut mereka, Ansar Ahmad yang...

Tiga Hari Kampanye di 33 Titik di Batam Warga Sambut Ansar Ahmad Dengan Antusias

BATAM, GURINDAM.TV -- Selama 3 hari Calon Gubernur Kepri nomor urut 3 H. Ansar Ahmad SE MM melakukan kampanye dan sosialisasi Pilgub Kepri di...

Pjs Gubernur Kepri Bagi-bagi Masker di Pasar Baru Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar Baharuddin berkunjung ke pasar Tanjungpinang Kepri, Senin (19/10/2020 ). Bahtiar Baharuddin yang mengenakan masker...

Suvenir Timah Oleh-Oleh Unik di Karimun

KARIMUN, GURINDAM.TV -- Suvenir timah tak hanya ada di Pulau Bangka, Kabupaten Karimun Kepri pun memilikinya. Ya, dua kabupaten itu adalah penghasil timah di...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here