PARIPURNA DPRD KEPRI, 419 MILIAR DANA HIBAH MASIH KURANG PENYERAPAN

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV— Minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri menjadi sorotan utama DPRD Kepri, bahkan sampai ke publik.

Anggaran hibah yang teralisasi sekitar 419 Miliar Rupiah terkesan masih kurang. Meskipun untuk belanja hibah 422 Miliar Rupiah.

Dana Hibah Rp 419 Miliar Rupiah merupakan angka yang fantastis, bukan jumlah kecil. Jumlah sebesar itu entah dipergunakan untuk apa saja. Rakyat sebagai orang awam memang tidak tahu menahu proposal yang dibuat, namun rakyat juga tidak buta untuk melihat realisasi dari dana hibah tersebut. Fakta di lapangan, selama ini rakyat tidak melihat penyaluran dana hibah sebesar 419 Miliar Rupiah tersebut, dan sekarang dibilang masih kurang. Jika terbukti penyalurannya jelas nga masalah, ini masalahnya dana tersebut tidak ada bukti penyalurannya secara transparan yang bisa dilihat rakyat ” Ungkap Indra aktivis Lidik Kepri.

” Kita sebagai rakyat ingin tahu Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemprov Kepri. Kami akan minta perinciaan dana hibah sebesar 419 Miliar Rupiah yang konon katanya kurang penyerapan. Apa saja yang telah dibuat oleh mereka-mereka yang kerap memainkan dana hibah di Kepri ini.” Ucap Indra.

Begitu juga dikatakan Kuncus Ketua Umum ICTI-Ngo Kepri, menurutnya terkait dana hibah Rp 419 miliar rupiah perlu dikaji lagi secara hukum. Masalahnya angka sebesar itu sama sekali tidak realistis.untuk apa saja dana hibah 2016 itu.

” Saya ingatkan juga untuk pemerintah Kabupaten/ Kota Se Kepri agar hati-hati terkait dana hibah ini.” Ungkapnya Ketum Investigasi Coruuption Transparan Independen Non Government Organization.

Laporan pertanggungjawaban APBD 2016 dalam Rapat Paripurna di ruang rapat utama DPRD Kepri Selasa (18/7/2017), belanja hibah sebesar Rp 419 M Rupiah disampaikan cukup keras, seperti yang dikatakan juru bicara dari Fraksi Golkar Taba Iskandar.

Menurut Taba, kondisi ini harus sesegera dicarikan jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.

Diperkirakan realisasi anggaran akan kembali rendah di tahun 2017. Ini bisa kita lihat dari realisasi anggaran semester pertama ini.

Sebagai Gubernur semestinya mampu memimpin dan memantau pelaksanaan anggaran tersebut. Jadi bukan hanya golongan tertentu yang menikmatina, tapi masyarakat awam juga. Karena itu anggaran daerah bukan anggaran golongan loh” kata Taba.

Kritikan serupa pun disampaikan Onward Siahaan dari Fraksi Demokrat Plus.

Onward melihat minimnya penyerapan anggaran yang terjadi di tahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur sebagai kepala daerah, harus mampu mengkoordinasikan OPD-OPD imuntuk berakselarasi sejak awal.

“Walaupun kami partai pengusung, kami melihat minimnya penyerapan anggaran tersebut karena kurangnya koordinasi”.

Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran tersebut segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk di akhir,” pinta Onward.

Sumber dari Kementerian Dalam Negeri yang enggan disebutkan namanya mengatakan, terkait dana hibah dan bansos saat ini sangat rentang dan berbahaya sekali. Pasalnya, banyak pejabat daerah masuk penjara gara-gara dana hibah dan bansos.

Dia melanjutkan, ada beberapa contoh kasus pejabat daerah dan oknum anggota DPRD yang berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, meminta agar aturan dana hibah tidak dipersulit secara aturan hukum, juklak dan juknisnya. Mereka percaya diri mengatakan jika dana hibah pasti tetap sasaran.

Bahkan ada oknum pejabat daerah yang tak perlu saya sebutin, sempat mengancam minta merdeka daerahnya, jika dana hibah dipersulit aturan hukumnya.” Kata pejabat Mendagri mantan mahasiswa reformasi ini.

Dana hibah menjadi incaran penegak hukum. Dirjen Kemendagri selalu mewanti-wanti Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk mengelola dana hibah dengan semestinya.

Syarat utama pengucuran dana hibah dimulai dari proposal, lalu masuk bagian verifikasi umum, disposisi Sekda. Jadi bukan titipan proposal melalui pejabat daerah dan tanpa proses seleksi dan verifikasi kemudian masuk ke bagian keuangan daerah, seperti yang sudah terjadi. (Tim/Red)

Latest articles

Raja Ali Haji, Pahlawan Nasional Asal Tanah Melayu Pencipta Gurindam Dua Belas

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -- Raja Ali Haji. Seorang sastrawan dan ulama besar dari Tanah Melayu. beliau lahir pada tahun 1808 di Lingga, Pulau Penyengat Kepulauan...

Diva Siswi SDN 001 Tanjungpinang Timur Juara Dongeng Pahlawan Bangsa

TANJUNGPINANG,GURINDAM.TV -- Siswi SDN 001 Tanjungpinang Timur Divana Zahra juara satu membacakan dongeng Pahlawan Bangsa. Diva yang mengenakan seragam Pramuka lengkap terlihat ceria saat hadir...

Inilah Polsek Pra Pural Rasa Urban di Anambas

ANAMBAS, GURINDAM.TV -- Mako Polsek Palmatak, terletak di Desa Putik Kec.Palmatak, membawahi 4 Kecamatan yakni Palmatak, Siantan Tengah, Siantan Utara, dan Kute Siantan. Kapolsek Palmatak...

Lanal Tarempa Gelar Lomba Tahfiz Qur’an, Adzan, Shalat hingga Pildacil

ANAMBAS, GURINDAM.TV -- Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H/2020 M, Danlanal Tarempa Letkol Laut (P) Erfan Indra Darmawan, M.Tr. Hanla, M.M...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here