Pembangunan Pangkalan Militer di Batam Ditolak, BNPP Bantah

JAKARTA, GURINDAM.TV  — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membantah adanya penolakan terhadap rencana pembangunan pangkalan militer di Bandara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku pengelola.

“Enggak lah kok nolak-nolak, BP Batam kan bagian dari negara Indonesia, siapa yang nolak,” kata Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (12/4).

Widodo pun memastikan tak ada permasalahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan pangkalan militer tersebut.
“Di negara kita sendiri enggak ada penolakan, daerah kok nolak itu gimana Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Widodo.

Pihaknya mengaku masih mengkaji soal adanya kesepakatan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang status bandara Hang Nadim sebagai bandara alternatif.

Ia menambahkan pembangunan pangkalan militer tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang selama ini diperoleh Bandara Hang Nadim selaku bandara alternatif.

“Dihitung kalau merasa anda dirugikan, di mana posisinya, kita kan nggak boleh berpikir agak kampungan maksudnya primordial. Harus secara komprehensif secara nasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Widodo menuturkan jika saat ini pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal pengamaman wilayah batas udara Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna juga mengatakan rencana pembangunan pangkalan militer tersebut hanya ditunda untuk sementara waktu.

“Bukan ditolak, dulu kita ada di sana karena kita belum membentuk (lanud) dipakai dulu yang lain,” kata Yuyu saat peringatan HUT TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/4).

Rencana pembangunan lanud di Bandara Hang Nadim sempat ditolak oleh BP Batam selaku pengelola bandara tersebut. Salah satu alasannya, pembangunan lanud akan mengganggu kegiatan penerbangan komersial di sana.

Status Hang Nadim sebagai bandara alternatif bagi tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, akan dicabut jika dibangun pangkalan militer di sana. Padahal status itu dianggap memberikan penghasilan yang signifikan bagi bandara tersebut. ( CNN.Indonesia/ Red )

Latest articles

Visi Ekonomi Bagus, Pengusaha UKM Dukung Ansar Ahmad

BATAM, GURINDAM.TV -- Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendukung penuh Calon Gubernur Kepri nomor urut 3 Ansar Ahmad. Menurut mereka, Ansar Ahmad yang...

Tiga Hari Kampanye di 33 Titik di Batam Warga Sambut Ansar Ahmad Dengan Antusias

BATAM, GURINDAM.TV -- Selama 3 hari Calon Gubernur Kepri nomor urut 3 H. Ansar Ahmad SE MM melakukan kampanye dan sosialisasi Pilgub Kepri di...

Pjs Gubernur Kepri Bagi-bagi Masker di Pasar Baru Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar Baharuddin berkunjung ke pasar Tanjungpinang Kepri, Senin (19/10/2020 ). Bahtiar Baharuddin yang mengenakan masker...

Suvenir Timah Oleh-Oleh Unik di Karimun

KARIMUN, GURINDAM.TV -- Suvenir timah tak hanya ada di Pulau Bangka, Kabupaten Karimun Kepri pun memilikinya. Ya, dua kabupaten itu adalah penghasil timah di...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here