PENETAPAN WAKIL GUBERNUR KEPRI TANPA LAWAN

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV — Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menyaksikan langsung sidang Paripurna penetapan Wakil Gubernur Kepri di kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (7/12/2017).

Posisi Wakil Gubernur Kepri sudah setahun lebih kosong. Hal ini sontak menjadi tanda tanya publik, sesulit itukah mencari figur Wakil Gubernur Kepri yang tak kunjung ada. Apakah di Kepri ini tidak ada sosok yang pantas untuk menjadi Wakil Gubernur, sehingga posisi tersebut dibiarkan kosong berlarut-larut.

DPRD Kepri selaku wakil rakyat telah melakukan tahap demi tahap proses pencarian Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021. namun terkesan masih belum ada konsensus dan titik temu siapa yang pantas menduduki amanah tersebut.

Pro dan kontra opini masyarakat mewarnai perjalanan panjang langkah tim Pansus di DPRD Kepri dalam proses pemilihan Wakil Gubernur. Langkah – langkah terobosan tatanan hukum yang dilalui terkesan mengalami benturan dan hantaman karang bak di samudera lepas. Bukan hanya wakil rakyat di DPRD Kepri saja yang bermanuver, namun publik pun ikut berupaya dengan segala jurus dasar hukum memberikan argumen di Gedung DPRD Kepri.

Alotnya penetapan Wagub Kepri menimbulkan penilaian publik, jika proses Wagub Kepri terkesan tarik ulur, ada indikasi kepentingan dan titipan. Tidak adakah calon Wagub yang ideal, profesional dan proporsional selama ini di Kepri?

Didalam pengisian jabatan Wagub, anggota DPRD Kepri terdiri 45 orang mewakili suara rakyat harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam undang-undang ini dijelaskan (Pasal 176),  dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota  berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Di pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Lalu layakkah secara yuridis dan de facto calon wakil Gubernur Kepri yg hanya satu orang melawan kotak kosong yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri?

Jika ini terjadi, akankah menjadi legitiminasi yang tertuang di lembaran negara? Padahal secara substansial, proses pemilihan Wagub Kepri harus sesuai aturan khirakhi perundang-undangan .

Fenomena hukum ketatanegaraan dalam proses penetapan Wagub Kepri nantinya akan menjadi saksi dan catatan sejarah dalam tatanan hukum hingga anak cucu nanti. Seperti halnya sejarah perjuangan terbentuknya Provinsi Kepri belasan tahun lalu. (Adji Supit / artikel )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *