32 C
Jakarta

Rizki Faisal mendesak Kementerian LHK RI dan Komnas HAM usut tuntas limbah minyak hitam di Kepri

BATAM, GURINDAM.TV — Rizki Faisal selaku Ketua Komisi IV DPRD Prov Kepulauan Riau buka suara terkait Kejahatan tahunan pembuangan limbah minyak di perairan selat Malaka

Kami mengapresiasi perjuangan kawan-kawan DPD Pospera Kepri yg terus meneriakkan pengungkapan kasus limbah minyak ini sampai ke Kementerian LHK RI, bahkan sampai ke Komnas HAM RI.

kita sangat mengapresiasi perjuangan kawan-kawan Pospera yang tidak pernah mengenal lelah, ini bisa menjadi contoh bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

Ada 5 hal penting yg harus dijadikan catatan penting bagi kita semua pada kasus pembuangan limbah minyak di tempat kita ini.

Pertama bahwa perjuangan kita hari ini bukan hanya untuk nelayan hari ini bahkan bukan untuk kita yg hidup hari ini, tp lebih unt menjaga laut yg akan kita wariskan kepada Generasi penerus nanti agar kesejahteraan mereka tetap terjaga dg terjaganya SDA yg ada di Provinsi Kepulauan Riau ini.

Kedua jika kejahatan pembuangan limbah minyak ini tidak terbongkar segera, maka kita dengan sengaja telah membiarkan kejadian yg sama di masa yg akan datang untuk terjadi lagi, kasus berulangnya tumpahan minyak ini sudah menjadi musiman, dan harusnya menjadi pelajaran, sudah saatnya kita bongkar siapa dalangnya, krn Provinsi yg 96% daerahnya laut ini, akan hancur SDA nya, jika terus menerus tercemari oleh limbah seperti ini. padahal laut bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi alternatif unt mensejahterakan Rakyat, di tengah lesunya ekonomi global saat ini.

Ketiga Rakyat tidak lagi mau mendengar keluhan kita selaku aparat pemerintah, rakyat ingin mendengar solusi kongkrit serta jaminan tdk akan terulangnya kejahatan yang sama di kemudian hari. krn berulangnya kejahatan sprti ini membuat kita semua punya persepsi bahwa aparat kita masih terlalu lemah untuk melakukan pengawasan, dan penindakan meskipun support anggaran terus dikucurkan.

Keempat Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya yg terus menerus menjadi korban, harus selalu mengevaluasi siapa yg diberi tanggungjawab pengawasan di daerah perbatasan NKRI ini, system _reward_ dan _punishment_ negara harus dijalankan kepada siapapun yg diberi kepercayaan.

Kelima Rakyat harus di berikan jaminan perlindungan atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), jangan terus-menerus menganggap Hak pada nelayan dan petani rumput laut yg mengalami kerugian tidak penting, saya tau benar mereka berjuang memperbaiki roda ekonomi mereka secara swadaya, mulai dari membeli bibit hingga penyediaan rumput laut, untuk menyekolahkan anak-anak mereka, untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, harusnya negara menjadi garda terdepan membela saat mereka dizolimi oleh kejahatan kapital limbah minyak yg tidak pernah terungkap ini. ( Lis/ Pit )

Latest articles

Paguyuban Tanjungpinang Peduli Bencana Banjir Bandang Sukabumi

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -- Ketua Paguyuban Pasundan Kota Tanjungpinang kang Saiful Mukkarom, memimpin Langsung Aksi...

Akhir Pekan, Ratusan Pengunjung Berwisata Memburu Sunset di Jalan Lingkar Gurindam 12 Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -- Jika anda berwisata ke Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, jangan lupa singgah ke Jalan Lingkar proyek Gurindam 12 didepan Gedung...

Obyek Wisata Pulau Bintan Kepri, Jadi Penerima Sertifikat Indonesia Care Pertama

BINTAN, GURINDAM.TV -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) Wishnutama menyerahkan sertifikat pertama Indonesia Care (IDoCare) sebagai salah...

Mencegah wabah corona di Anambas, Lanudal Matak dukung Peraturan Bupati

ANAMBAS, GURINDAM.TV -- Lanudal Matak terus dukung upaya masyarakat Anambas Kepri dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan Sosialisasi Perbup Nomor 43 Tahun 2020,...
41.9k Followers
Follow

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here