JAKARTA, GURINDAM.TV — DPR menggelar Sidang Paripurna Ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7) lalu. Dalam kesempatan itu, anggota komisi IV Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka turut berbicara soal permasalahan di Pulau Enggano.
Dia mengaku begitu mengapresiasi kinerja DPR RI hingga gerak cepat Presiden Prabowo dalam mengatasi isu di Pulau Enggano. Melalui momen ini pula, Rieke menyoroti betapa pentingnya pelabuhan dalam kehidupan di negara kepulauan seperti Indonesia.
Beranjak dari hal ini, Rieke pun lantas membongkar hingga meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berikut ulasan selengkapnya.
Rieke Apresiasi Kinerja DPR RI & Presiden
Sidang Paripurna ke-23 menjadi momen penting bagi Rieke Diah Pitaloka. Eks selebritis yang dikenal melalui perannya sebagai ‘Oneng’ dalam serial komedi Bajaj Bajuri ini berbicara lantang soal permasalahan di Pulau Enggano.
Rieke menuturkan, dia begitu mengapresiasi gerak cepat langkah DPR RI bersama sejumlah pihak hingga Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi permasalahan.
Sekadar informasi, aktivitas pelayaran hingga penyeberangan di sekitar Pulau Enggano mengalami gangguan. Melansir dari Antara, hal ini tak lain lantaran Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur sehingga cukup menyulitkan aktivitas pelayaran.
“Saya apresiasi luar biasa atas perjuangan kita bersama akhirnya persoalan di Pulau Enggano dapat diselesaikan dengan baik. Hari ini pukul 02.00 WIB telah berlayar dari Pelabuhan Pulau Baai Kapal MH Thamrin yang mengangkut penumpang, dan pukul 04.50 WIB KMP Pulau Telo mengangkut BBM ke Pulau Enggano. Terima kasih untuk pimpinan dan anggota DPR RI yang luar biasa,” terang Rieke.
Respon gerak cepat dari pemerintah ini tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2025 yang diresmikan secara khusus oleh Presiden Prabowo.
Berkaca dari permasalahan Pulau Enggano, Rieke lantas menyoroti betapa krusialnya kondisi Pelabuhan di titik-titik tertentu di tanah air.
Secara tegas, Rieke mengungkap jika hingga saat ini setidaknya masih terdapat 19 kawasan Pelabuhan yang juga mengalami permasalahan sama. Rieke lantas meminta dukungan mendalam dari DPR RI.
“Saya mengapresiasi atas lahirnya Inpres Nomor 12 tahun tahun 2025 oleh Presiden Prabowo pada tanggal 24 Juni 2025. Namun pimpinan, akhirnya kita menyadari betapa pentingnya pelabuhan yang akan mengakibatkan isolasi dan ketertinggalan dimana Indonesia ini adalah negara kepulauan. Tercatat ada 19 pelabuhan yang juga mengalami pendangkalan. Sehingga mohon perhatian serta dukungannya,” tegasnya.
Minta Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kemenhub
Berangkat dari permasalahan Pulau Enggano pula, Rieke turut berbicara lantang soal dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rieke menambahkan pemeriksaan ini terkait Dana konsesi dan Jasa labuh di Kementerian Perhubungan Secure Otoritas Pelabuhan Prioritas tahun 2014, 2019 Dan 2019-2024.
“UU No.17/2008 tentang Pelayaran, PP No.61/2009 tentang Kepelabuhan, PP No.31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan memiliki tugas dalam menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan,” ungkapnya.
“Hanya saja ini terindikasi kuat, uang yang masuk ke Otoritas Pelabuhan yang berada di Kemenhub belum dioptimalkan untuk melakukan normalisasi Pelabuhan. Padahal, Pelabuhan adalah entitas penting. Oleh karena itu, mohon dukungannya,” imbuhnya.
Dia menilai, dana yang secara khusus seharusnya dianggarkan untuk operasional Otoritas Pelabuhan justru belum dioptimalkan dengan baik.
“Dengan segala hormat Mohon dukungan kepada Pimpinan dan anggota DPR RI Untuk Diadakannya Pemeriksaan atau audit dengan Tujuan tertentu atas Dana konsesi dan Jasa labuh di Kementerian Perhubungan Secure Otoritas Pelabuhan Prioritas tahun 2014, 2019 Dan 2019-2024,” tandasnya.(Med/Red )
No comment