JAKARTA, GURINDAM.TV — Besok pada tanggal 20 Oktober 2026 pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuking Raka genap berusia dua tahun.
“Pemerintahan Prabowo Subianto baru memasuki dua tahun kepemimpinannya setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Senin 19 Oktober 2026.
Menurut Fernando, sejak awal dari kepemimpinan Prabowo, sudah menghadapi banyak persoalan dan kritik terkait dengan pelaksanaan program prioritas serta kebijakan yang dilakukan.
Ia menjelaskan, persoalan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sejak awal pemerintahan banyak mendapatkan kritik dan sorotan dari masyarakat karena dianggap program politik untuk kepentingan 2029 sehingga pelaksanaannya dipaksakan.
“Selain itu anggaran yang begitu besar terkesan hanya untuk kepentingan membangun jejaring penggalangan suara demi elektoral pada pilpres 2029. Sehingga tanpa kajian dan melakukan persiapan yang matang program MBG langsung dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Dikatakan Fernando, hampir sama dengan MBG, program koperasi desa merah putih (KDMP) karena terkesan pelaksanaannya hanya kejar target sehingga pemilihan lokasinya tidak sesuai kebutuhan. KDMP juga dikuatirkan akan mematikan usaha kecil yang selama ini menjalankan usaha warung diseputaran rumah-rumahan penduduk.
“Awal pemerintahan Prabowo juga disibukkan dengan pemberian gelar serta pangkat kehormatan terhadap TNI dan Polri yang jasanya terhadap negara tidak ada sesuatu luar biasa sehingga patut mendapatkan,” ungkap Fernando.
Ia menjelask, begitu juga pembentukan batalyon dan Kodam baru bukan sesuatu yang prioritas namun dilakukan oleh Prabowo Subianto pada dua tahun kepemimpinannya. Begitu juga melibatkan banyak pensiunan TNI dan Polri pada jajaran pemerintahan serta BUMN membuat kekuatiran masyarakat menuju dwifungsi ABRI.
“Disaat negara harus melakukan efisiensi, namun pemerintah menambah jumlah anggota kabinet dan melantik anggota wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) sehingga sangat terkesan melakukan pemborosan disaat pemerintah daerah diminta untuk berhemat. Sikap inkonsisten Presiden Prabowo hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan karena sampai saat ini pondasi dukungan terhadap kekuasaannya masih belum kuat dan sangat rentan digoyang,” tegasnya.
Fernando mengaku, alarm bagi demokrasi Indonesia saat ini karena ada upaya melakukan pembungkaman terhadap kritik dengan merangkul masuk dalam kekuasaan. Sehingga secara perlahan kritik terhadap pemerintah semakin lemah dan secara perlahan akan hilang sehingga perlu diwaspadai akan menuju negara otoriter.
“Apalagi kontrol terhadap media dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti biaya iklan, mengambil alih media melalui orang-orang yang dekat dengan pemerintahan dan menempatkan pada posisi penting di media orang yang dapat diatur,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, tentu masyarakat dan mahasiswa menyadari hal tersebut, sehingga diharapkan ada kesadaran Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memperbaiki kinerjanya dan mempersiapkan pemilu secara adil dan tidak memanfaatkan kekuasaan.
“Saya berharap Presiden Prabowo fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apalagi keadaan ekonomi saat ini memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius menghadapi persoalan ekonomi global. Jangan langsung memikirkan untuk melanggengkan kekuasaan disaat persoalan bangsa harus segera diselesaikan,” pungkas Fernando Emas. ( Wit/ Pit )
No comment