JAKARTA, GURINDAM.TV – Bagaimana jika Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, suatu saat memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya?
Pertanyaan ini menarik perhatian publik, terutama terkait hak keuangan dan berbagai fasilitas negara yang dapat diterima seorang mantan Wakil Presiden apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum.
Menariknya, Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur hak keuangan dan administratif bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden, termasuk mereka yang berhenti atas permintaan sendiri dan diberhentikan dengan hormat.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berikut sejumlah hak yang diatur dalam ketentuan tersebut.
1. Pensiun pokok 100 persen dari gaji terakhir
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan dasar gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nilai pensiun pokoknya mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.
2. Tunjangan bagi keluarga
Selain pensiun pokok, Pasal 7 mengatur adanya tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Adapun angka tunjangan pasangan sebesar 10 persen dan tunjangan anak sebesar 2 persen yang kerap disebut dalam informasi publik perlu dipastikan kembali dasar serta persyaratan penerapannya sebelum dinyatakan sebagai hak pasti mantan Wakil Presiden.
3. Biaya perawatan kesehatan
Negara menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.
4. Biaya operasional rumah tangga
Mantan Wakil Presiden juga memperoleh pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
5. Rumah kediaman milik negara
Pasal 8 mengatur bahwa mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
6. Kendaraan dan pengemudi
Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya untuk menunjang aktivitas mantan Wakil Presiden.
7. Pengamanan seumur hidup
Fasilitas pengamanan bagi mantan Wakil Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
Pasal 13 dan Pasal 20 menyebutkan bahwa mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, dalam hal ini istri atau suami, berhak memperoleh pengamanan secara terbatas selama seumur hidup, baik di dalam maupun luar negeri.
Pengamanan tersebut dilaksanakan oleh Paspampres dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAGAIMANA JIKA GIBRAN BENAR-BENAR MENGUNDURKAN DIRI?
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa tidak setiap pengunduran diri otomatis membuat seluruh hak tersebut langsung berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa berhenti dengan hormat mencakup beberapa keadaan, termasuk berhenti atas permintaan sendiri.
Dengan demikian, apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri dan pemberhentiannya secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden dapat menjadi dasar pemberian hak tersebut.
Namun, mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa besar uang pensiun yang diterima seorang mantan pejabat negara, melainkan juga tentang bagaimana negara mengatur penghargaan, hak administratif, serta fasilitas bagi seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
SUMBER HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
4. Peraturan Pemerinta Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara. ( Pit )
No comment