Rieka Diah Pitaloka: UU Perampasan Aset Disetujui, Pemerintah Diminta Jangan Menunda Aturan Turunan
JAKARTA, GURINDAM. TV – Anggota Komisi XIII DPR RI bidang Hukum dan HAM, Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI harus segera ditindaklanjuti dengan pengundangan serta penyelesaian seluruh aturan pelaksana. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan penundaan atau memberikan ruang bagi praktik yang disebutnya sebagai buying time maupun upaya menghambat pelaksanaan undang-undang melalui celah regulasi.
Dalam pernyataannya pada 19 November 2026, Rieke menyebut persetujuan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya merupakan langkah penting dalam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU tersebut telah melalui perjalanan panjang sejak dirintis pada 2008, dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga disetujui Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada pembahasan tingkat pertama, 18 November 2026.
Menurut Rieke, pengesahan undang-undang tidak boleh berhenti pada keputusan politik di ruang paripurna. Pemerintah harus memastikan proses pengundangan, penyusunan aturan turunan, serta penataan kelembagaan berjalan sesuai mandat dan tenggat waktu.
Ia mengingatkan, keterlambatan regulasi pelaksana berpotensi menghambat eksekusi dan pemulihan aset, menyebabkan nilai aset terus menyusut, serta membuka peluang terjadinya impunitas.
Rieke juga menyoroti sejumlah mandat regulasi dan kebijakan lain yang hingga 19 November 2026 belum terkonfirmasi penyelesaiannya. Di antaranya aturan pengawasan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), Dana Abadi Korban dan penguatan LPSK yang menjadi perhatian sejak 21 April, pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional pada 22 September, serta penataan lembaga SDI dan penyesuaian peraturan pemerintah bidang ketenagakerjaan pada 6 Oktober.
Atas kondisi tersebut, ia meminta pemerintah membuka secara transparan perkembangan setiap mandat regulasi, termasuk siapa penanggung jawabnya dan kapan target penyelesaiannya.
Tiga rekomendasi untuk pemerintah
Rieke menyampaikan tiga rekomendasi penting sebagai langkah mengawal implementasi UU Perampasan Aset.
Pertama, setelah persetujuan bersama, pimpinan DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menyampaikan naskah kepada Presiden, sementara Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani. Apabila melewati tenggat tersebut, undang-undang tetap sah berlaku meskipun tanpa tanda tangan Presiden. Karena itu, Kementerian Sekretariat Negara diminta segera mengundangkan dalam Lembaran Negara dan membuka akses terhadap naskah resmi.
Kedua, pemerintah diminta mengumumkan tenggat penyelesaian peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres), sekaligus menuntaskan penataan kelembagaan.
Aturan pelaksana tersebut harus mencakup mekanisme penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelelangan, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Termasuk pengaturan kerja sama dan pembagian hasil lintas negara, pemulihan hak korban, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Sementara itu, Perpres diharapkan mengatur mandat Badan Pengelola Aset, pengawasan independen, serta mekanisme seleksi yang transparan, berintegritas, dan bebas dari intervensi.
Ketiga, pemerintah diminta membuka draf aturan turunan sejak tahap awal penyusunan dengan melibatkan korban, masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Setiap masukan publik juga harus ditanggapi secara terbuka disertai alasan yang jelas.
Menutup pernyataannya, Rieke menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum tidak boleh berhenti setelah undang-undang disetujui.
Melalui seruan #ViralForJustice dan #AturanTurunanUUPerampasanAsetJanganDiKopling, ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses implementasi agar UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian, dan perlindungan hak korban.
“A Luta continua. Lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat. Keberuntungan milik bangsa pemberani!”
( Pit )


No comment