JAKARTA, GURINDAM.TV — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pengiriman anak bermasalah ke barak militer. KPAI mensinyalir pengiriman anak bermasalah ke barak militer berpotensi melanggar hak anak dan rentan diskriminasi.
Dedi tidak menggubris komentar KPAI. Menurutnya, yang terpenting adalah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi warga Jawa Barat.
“Terserah KPAI aja yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar, saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar,” katanya di Depok, Selasa (27/5).
Menurutnya, ada kegelisahan di masyarakat, terutama orang tua dalam mengatasi persoalan anak-anak. Hal itu terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar program ini di Depok yang melebihi kapasaitas.
Bahkan, kata Dedi, pemerintah harus menambah kuota dua kali lipat yang semula hanya 50 menjadi 100 orang. Menurutnya, ini adalah bukti adanya kegelisahan orang tua yang harus dijawab.
“Contoh di Depok, yang daftar udah lebih dari 270, itu cermin bahwa ada kegelisahan orang tua yang harus dijawab,” tegasnya.
Luruskan Insentif Rp25 Juta untuk Alumni
Terkait dengan insentif uang Rp25 juta bagi alumni dari barak militer, Dedi pun langsung meluruskan. Uang tersebut diberikan bukan kepada alumni yang ikut pendidikan di barak militer.
Namun, dia memberikan uang tersebut karena merasa kagum terhadap anak-anak yang bisa menjadi petugas upacara, mengibarkan bendera, membaca Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
“Udah udah disampaikan, Rp25 juta petugas upacara, bukan yang alumni dikasih Rp25 juta,” ucapnya meluruskan.
Melihat kemampuan anak-anak tersebut, Dedi pun mengaku spontan memberikan uang Rp25 juta. “Karena waktu itu saya gembira anak-anak bisa mengibarkan bendera, bisa mengucapkan Pancasila, Undang-undang Dasar 45, janji generasi muda Indonesia, ya saya spontan lah kasih Rp 25 jutaan,” bebernya.
Dedi pun berseloroh anak-anak yang ikut pendidikan barak militer di Depok bisa dapat bonus serupa dari wali kotanya. “Kemudian bagaimana untuk di Depok? kan SMP tuh sama SD, Pak Wali yang kasih bonusnya,” pungkasnya.(Med/REd )
No comment