Oleh : Sayed Junaidi Rizaldi
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
– Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tonggak sejarah penting bangsa Indonesia. Mundurnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa menandai lahirnya era Reformasi. Mahasiswa, aktivis, dan rakyat turun ke jalan dengan satu harapan besar, menghadirkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, bebas korupsi, dan berpihak kepada rakyat.
Namun setelah 28 tahun Reformasi berjalan, bangsa ini masih menghadapi pertanyaan mendasar, mengapa banyak agenda Reformasi belum juga tuntas ?
Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan. Pergantian kekuasaan berlangsung lebih demokratis. Kebebasan pers tumbuh. Pemilu dilaksanakan secara langsung. Dari era hingga, Indonesia terus bergerak mencari bentuk demokrasi yang ideal.
Namun di sisi lain, rakyat juga menyaksikan bahwa korupsi belum hilang, kesenjangan sosial masih tinggi, politik biaya mahal semakin menguat, dan oligarki ekonomi serta politik justru tampak semakin kokoh. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan sosial yang menjadi cita-cita utama Reformasi.
Banyak aktivis 98 dahulu berjuang melawan konsentrasi kekuasaan, tetapi kini sebagian masyarakat justru melihat lahirnya bentuk baru kekuasaan yang dinilai semakin elitis dan pragmatis. Reformasi seolah berhasil mengganti sistem politik, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengubah budaya kekuasaan.
Di titik inilah harapan publik kini tertuju kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden hasil Pilpres 2024. Terlepas dari dinamika politik masa lalu, rakyat tentu berharap pemerintahan baru mampu menghadirkan koreksi terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan selama era Reformasi.
Pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto tentang keadilan sosial, keberpihakan kepada rakyat kecil, swasembada pangan, penguatan ekonomi nasional, dan semangat Ekonomi Pancasila menjadi harapan baru bahwa negara harus kembali hadir untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan elit.
Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan sekadar menjaga stabilitas politik, tetapi membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Rakyat menunggu keberanian untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memperbaiki kualitas hukum, membuka lapangan pekerjaan, serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah.
Reformasi tidak boleh berhenti hanya pada kebebasan politik, tetapi harus melahirkan keadilan ekonomi dan keberpihakan sosial. Sebab demokrasi tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan kekecewaan publik yang terus berulang.
Momentum 28 tahun Reformasi seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa bangsa ini masih memiliki pekerjaan besar. Pergantian presiden demi presiden tidak boleh hanya menjadi rutinitas politik lima tahunan tanpa perubahan mendasar bagi kehidupan rakyat.
Kini harapan itu kembali diuji di era Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat tentu ingin melihat apakah pemerintahan baru benar-benar mampu menuntaskan sebagian agenda Reformasi yang selama hampir tiga dekade masih tertinggal dengan harapan menghadirkan negara yang kuat, bersih, berdaulat, tetapi tetap berpihak kepada rakyat kecil dan menjunjung demokrasi.
Karena pada akhirnya, Reformasi bukan hanya tentang menjatuhkan kekuasaan, melainkan memastikan kekuasaan bekerja untuk kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.
Tabik !
No comment