TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV -– Beredar kabar, Direktur PT Pembangunan Kepri yang adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepri, mengundurkan diri. Info itu beredar dari mulut ke mulut.
“Saya udah lihat tuh surat pengunduran dirinya dua hari lalu,” ujar seorang ketua organisasi di Kepri yang enggan disebutkan namanya, Jumat (8/5/2026)
Informasi tersebut juga santer terdengar di kalangan pengusaha.
Belum diketahui apakah benar salah satu Direktur PT Pembangunan Kepri tersebut mengundurkan diri dari jabatan.
Tim GURINDAM TV tengah berupaya mengkonfirmasi Gubernur Kepri Ansar Ahmad,SE,MM kebeneran informasi ini. Pasalnya, belum lama ini, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, terkesan “Bete” terkait masalah BUMD Kepri seakan Zero Pendapatan untuk daerah saat memimpin Rapat Koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi dan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD dituntut bekerja secara profesional, inklusif, dan akuntabel. Kunci utamanya ada pada standarisasi pelaporan keuangan yang valid dan tepat waktu agar kebijakan bisa diambil dengan tepat,” ujar Nyanyang.
Ia menyoroti bahwa capaian Return on Asset (ROA) menjadi indikator vital dalam RPJMD 2025–2029. Jika target ini tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah pun akan terdampak.
“Saat ini kita akui masih ada tantangan, termasuk target ROA yang belum maksimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Menyikapi kondisi fiskal yang semakin menantang, Nyanyang mendorong dilakukannya pembenahan menyeluruh. Mulai dari perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, hingga penguatan kualitas SDM, demi menerapkan prinsip Good Corporate Governance.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tapi tulang punggung ekonomi. Di tengah tekanan fiskal, BUMD yang sehat adalah solusi utama untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Menutup acara, Wagub menegaskan hasil rapat ini akan menjadi dasar kebijakan ke depan. Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah strategis, termasuk restrukturisasi jika diperlukan, demi memaksimalkan kontribusi BUMD bagi kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang di peroleh, Perusahaan Plat Merah, BUMD di Kepulauan Riau ada beberapa,diantaranya :
PT Pembangunan Kepri
PT Pelabuhan Kepri
Bank Riau Kepri Syariah
Kilas Balik BUMD Kepri Berapa Tahun
Sementara saat mengkilas balik BUMD Kepri berapa tahun kebelakang, ada sebanyak 17 perusahaan milik PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri) belum menghasilkan pendapatan.
Direktur PT Pembangunan Kepri, Azwardi, di Tanjungpinang sempat angkat bicara, dari 17 perusahaan, hanya tiga perusahaan yang aktif.
Sebanyak 17 perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang seperti pertambangan pasir, dan pengeboran minyak.
Ia mengatakan anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir berjumlah tiga perusahaan yakni PT Bumi Putera Kepri Resources, PT Bumi Putera Pembangunan Kepri dan PT Sarana Kepri Jaya.
Sementara PT Pembangunan Kepri NWN, anak perusahaan PT Pembangunan Kepri lainnya akan menerima “Participating Interest” sebesar 10 persen dari perusahaan migas yang melakukan pertambangan di Natuna.
“Nama perusahaan yang akan melakukan pertambangan Migas yakni Santos. Saat itu belum beraktivitas,” ujarnya.
Sebanyak 17 perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang.
Saat itu, pendapatan PT Pembangunan Kepri dalam sebulan sekitar Rp35 juta ditambah dengan deviden dari BPR Kepri-Batam sebesar Rp200-400 juta.
Sementara biaya operasional PT Pembangunan Kepri dalam sebulan mencapai Rp40 juta.” Ucapnya saat di lansir AntaraKepri.
Azwardi melanjutkan, kegiatan yang dilakukan selama ia menjabat seperti menjual air mineral toko kelontong, angkutan air bersih dan “laundry”.
“Saat saya menjabat, ada dana sekitar Rp300 juta, Dana ini yang digunakan untuk membangun usaha baru dengan hasil yang bisa meringankan biaya operasional,” ucapnya disaat tahun 2020.
Hingga saat ini, dari 3 BUMD Kepri yang ada, belum diketahui berapa banyak total jumlah anak perusahaan BUMD Kepri yang ada dan aktif, Ironisnya kenapa perusahaan “Plat Merah” ini sulit untuk mendapatkan pendapatan daerah, sebelumnya perusahan BUMD Kepri kerap di Injeksi Pemprov Kepri milyaran rupiah untuk operasional, bahkan DPRD Kepri menyetujui hal tersebut. ( Red/AntaraKepri)
No comment