TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV –- Semakin rawannya korupsi di sejumlah OPD Pemprov Kepri, KPK melakukan kegiatan di Aula Wan Seri Beni,di Pulau Dompak Tanjungpinang.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang datang ke Ibu Kota Provinsi Kepri, tampak melakukan pertemuan dengan Gubernur Ansar Ahmad, Sekdaprov Adi Prihantara, dan seluruh kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam pertemuan itu, KPK membahas rakor dan evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Kepri Tahun 2024 masuk dalam katagori rawan korupsi.
Berdasarkan data KPK di platform JAGA, skor integritas Pemprov Kepri tahun 2024 tercatat 71,66 poin.angka tersebut terbilang anjlok hasil survei dan indikator korupsi.
Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menjelaskan, indeks integritas Pemprov Kepri berada pada angka 71,66.
“Nilai ini termasuk dalam kategori rawan korupsi,” ujarnya dikutip hariankepri.com.
Agung meminta, agar Pemprov mulai melakukan evaluasi serius guna meningkatkan hasil SPI pada tahun 2025.
“Kalau bisa nilainya 78 ke atas. Itu masuk dalam kategori terjaga atau aman dari potensi korupsi,” jelasnya.
Lanjutnya, jika peningkatan nilai SPI hanya berkisar antara 73 hingga 78 tahun 2025 ini, maka pemprov masih berada pada level waspada korupsi.
“Kategori warna merah atau rawan nilainya kurang dari 73, kuning atau dengan nilai 73 hingga 78, serta hijau nilainya di atas 78, itu sudah terjaga,” paparnya.
Agung menegaskan, daerah yang masuk kategori rawan akan menjadi prioritas utama KPK, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan.
Ia juga mengingatkan akan ada konsekuensi bagi daerah yang tidak segera berbenah.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi harus menjadi peringatan agar segera pembenahan sebelum akhir tahun,” tegasnya.
Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad,di konfirmasi anjloknya hasil SPI KPK dan rawannya korupsi di OPD Kepri menyatakan, akan segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki penilaian SPI tersebut.
“Kita akan benahi agar ke depan nilainya bisa meningkat. Untuk penilaian eksternal sebenarnya nilai kita sudah cukup baik,” bebernya.
Ansar juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pegawai ASN di Kepri.
Ia meminta Inspektorat serta seluruh kepala OPD segera melakukan pengawasan, agar tidak terjadi lagi praktik pemecahan proyek.
“Harapan kita ada kontrol dari DPRD juga, agar kita bisa bekerja sebagai satu kesatuan dan meningkatkan nilai SPI,” pungkasnya.
Ditempat terpisah salah pegawai Pemprov Kepri yang enggan di tulis namanya mengatakan Gubernur Ansar Ahmad segera merombak kabinet pejabat eselon II secepatnya agar ada penyegaran di OPD Kepri.
Terutama yang rawan korupsi di OPD Disdik Kepri, PUPR, Dinas Kesehatan yang selalu menjadi pemberitaan media online dan TV.
Tak hanya itu, sejumlah Kadis yang lebih dari 3 tahun Lamanya seperti Dinas Pendidikan dan Perkim Pemprov Kepr segera di copot rawan aroma korupsi.
Anjlok hasil penilaian dan survei KPK di sejumlah OPD Pemprov Kepri menjadi preseden buruk kinerja gubernur Ansar.
Disaat Pemprov Kepri tengah krisis anggaranrencana akan melakukan pinjaman ke BRKS dan PT SMI.lalu terjadi pemangkasan anggaran sebesar 532 Milyar tahun 2026 membuat goyahnya Gubernur Ansar Ahmad priode ke dua ini. ( Hariankepri/Red )
No comment