TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV — Belum lama ini Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau, menggelar diskusi publik untuk membahas kebijakan pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Kepri kepada Bank BJB senilai Rp409 miliar.
Forum tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal agar pinjaman benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati, ahli kebijakan dan tata kelola pemerintahan Alfiandri, serta akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Winata Wira.
Ketua panitia kegiatan, Endra Kaputra, mengatakan forum tersebut digelar sebagai ruang edukasi publik agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan pinjaman daerah yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat hadir dalam ruang diskusi seperti ini karena masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara utuh mengenai kebijakan yang menjadi perhatian publik,” kata Endra, Selasa kemarin (28/7).
Ia menyayangkan ketidakhadiran pimpinan DPRD Provinsi Kepri meski sebelumnya telah diajak berdialog melalui surat permohonan rapat dengar pendapat.
Menurut Endra, hasil diskusi tidak akan berhenti sebagai forum akademik semata. Pihak penyelenggara akan merumuskan hasil pembahasan dalam bentuk policy brief yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi kebijakan.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Ia menilai forum itu mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
“Pak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi bagian dari pengawasan publik sekaligus ruang mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pinjaman daerah,” ujar Venni dilansir dari Batampos.
Venni menjelaskan keputusan pinjaman daerah diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat serta melakukan kajian bersama sejumlah lembaga perbankan.
Menurutnya, Bank BJB dipilih karena menawarkan skema pembiayaan yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kepri. (*/ Batampos)
No comment