JAKARTA, GURINDAM.TV — Polri resmi mengaktifkan kembali Operasi Nusantara Cooling System (NCS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri, resmi ditunjuk sebagai Kepala Operasi NCS.
Operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.
“Bagaimana dalam arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan juga Bapak Kapolri yang mana pentingnya peran dan kontribusi organisasi yang masih muda di Tanah Air ini, untuk menjaga pemilu serentak pada tahun 2024,” ujar Asep Edi kepada wartawan dikutip Selasa (3/10/2023).
“Beliau juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh terpecah belah pada saat pelaksanaannya nanti,” sambungnya.
Asep mengatakan terdapat 4 satuan tugas (satgas) dan 8 Subsatgas dalam Operasi Nusantara Cooling System. Ke-4 Satgas yang dimaksud yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops.
1. Satgas Preemtif
Satgas Preemtif terdiri dari sub Satgas Intelijen dan sub Satgas Binmas yang memiliki tugas antara lain yaitu melakukan deteksi dini dan penegakkan serta membangun kemitraan dengan para tokoh.
2. Satgas Preventif
Satgas Preventif terdiri dari sub Satgas Patroli Siber dan sub Satgas Dialogis Netizen. Tugasnya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan patroli siber dan melaksanakan dialog kepada intelijen, influencer dalam rangka menjaga Kamtibmas yang kondusif.
3. Satgas Humas
Satgas Humas terdiri dari sub Satgas Penmas dan sub Satgas Multimedia. Satgas ini memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, sosialisasi dan edukasi serta melakukan monitoring media baik media sosial maupun media mainstream.
4. Satgas Ban Ops
Adapun pada satgas ini terdiri dari sub Satgas TIK dan sub Satgas logistik. Tugasnya, yaitu melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System.
Lebih lanjut, Asep Edi menuturkan operasi tingkat Mabes Polri itu digelar untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di masyarakat akibat perbedaan dukungan dalam pemilu serentak mendatang.
“Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang sara, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang Siber dengan mengutamakan preemtif dan preventif sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif,” tuturnya. (Pit/dtc)
No comment