ANAMBAS, GURINDAM.TV — Warga Letung di Kabupaten Anambas Kepulauan Riau kecewa dengan pihak kontraktor yang terkesan amboradul membangun pelabuhan penyebrangan tahap I bersumber dari APBN sebesar Rp. 25.706.218.534 .
Ironisnya Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan itu mangkrak bagaikan tak terurus. Padahal proyek itu bukan sedikit anggarannya.itu uang pajak rakyat yang di titipkan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan RI tahun anggaran 2023, dengan nomor kontrak PL.107/ 2/ III/ PP.Letung/ BPTD-IV/2023.
Aktivis anti Korupsi PERAK Kepri di Jakarta Guntur SH, MH menyayangkan Proyek yang dilaksanakan oleh PT.Pulau Bintan Bestari (PBB) KSO PT.Tunas Medan Jaya (TMJ) dengan konsultan supervisi PT.Gumilang Sajati berlokasi di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas mangkrak.
Proyek Pelabuhan Penyebrangan Letung Tahap I ini jangan dianggap main-main. Itu pelabuhan untuk akses Pulau Terluar dan Perbatasan yang di gelontorkan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan RI tahun anggaran 2023.
” Kami akan laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) jika ada temuan dugaan Korupsi. Jangan sampai proyek Puluhan Miliar ini sudah di bangun di lakukan pembiaran mangkrak,” Ungkap Guntur kepada awak Media, Senin (1/1/2024).
( Foto : Proyek Pelabuhan Penyebrangan Tahap I dibangun mengunakan APBN Rp. 25.706.218.534 Mangkrak )
Sebagaimana di ketahui, Proyek pelabuhan penyebrangan tahap I bersumber dari APBN sebesar Rp. 25.706.218.534 ini sesuai berkontrak sejak 31 Maret 2023. Namun progres pengerjaan di lapangan terpantau belum mencapai 10%.
Informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Kuala Maras, Nepfi Rupika sejak awal pengerjaan pihak Kontraktor tidak pernah silaturahmi kepada pihak warga maupun desa serta tidak ada sosialisasi berkaitan dengan proyek tersebut.
Kepala BPTD Kelas II Riau, Yugo Antoro, A.Md LLAJ., S.T., M.M.Tr selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat dikonfirmasi molornya dari progres pekerjaan serta sudah mencairkan uang muka pekerjaan seberas 20% dari nilai kontrak, Yugo mengajak berfikir positif.
“Kalau responnya lambat, dan atau lainnya, itukan sudah hal yang mungkin lah terjadi biasa. Yang pasti bang, itukan semuanya ada aturannya, ada kontraknya. Semua kaitan dengan pengelolaan keuangan negara kan ada aturannya. Jadi.. Ya.. Kita berfikir positif saja,” Yudo dikutip dari Cindai.
Yugo menyarankan, awak media untuk menanyakan ke pihak kontraktor PT. PBB nya.Pasalnya daripada saya salah menyampaikan nanti dikiranya memfitnah atau apa, kan gak bagus. Kalau bicarakan harus sesuai data. Saya akan tanyakan dulu ke pelaksana. Saya kan sebagai KPA, bukan PPK,” tutupnya.
Informasinya lagi , proyek Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Letung Tahap I (satu) dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2023, terancam gagal. Aroma korupsi dari Anggota DPR RI Dapil Kepri.
Seharusnya proyek senilai Rp25 miliar lebih di pelabuhan Letung, selesai selama 240 hari kalender. Namun hingga kini belum terlihat progress di lapangan. Pelabuhan RoRo (roll on/roll off) penyeberangan kendaraan dari Kuala Maras ke Jemaja tersebut, bakal menjadi proyek mangkrak. Saya dengar ada anggota DPR RI yang mengawal proyek tersebut,” kata satu sumber seperti dikutip Owntalk.
Proyek dengan nomor kontrak PL.107/ 2/ III/ PP.Letung/ BPTD-IV/2023 bernilai Rp. 25.706.218.534 itu dimenangkan oleh PT Pulau Bintan Bestari (PBB) beralamat di Jl Merpati Nomor 35 KM XI Tanjungpinang.
”Sebenarnya perusahaan pemenang tender merupakan perusahaan yang telah banyak mengerjakan proyek pemerintah, tetapi entah mengapa proyek kali ini terlihat sengaja tidak dikerjakan. Coba tanya kepada penanggungjawab di lapangan, namanya Agus Gondrong,” ujar sumber Nusa Viral.
Proyek dengan pagu anggaran Rp29 miliar dari Kementerian Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Darat 2023. Dalam lelang, perusahaan PT PBB memenangkan proyek dengan nilai Rp25,7 miliar. Informasi yang diterima media ini, proyek di Kemenhub itu terwujud atas perjuangan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepri, Cen Sui Lan. Cen Sui Lan yang berasal dari Fraksi Golkar, kabarnya meminta komisi (fee) kepada pemenang tender sebesar 15 persen dari nilai proyek.
Fee atas keberhasilan anggota DPR RI asal Kepri itu langsung diminta dari pemenang tender, melalui suami Cen Sui Lan, Raja Mustakim. Komisi atas keberhasilan menggiring proyek itu diberikan oleh pemenang tender, namun berakibat pada tersendatnya pelaksanaan di lapangan.
Untuk kepentingan konfirmasi, media ini meminta konfirmasi Cen Sui Lan lewat WhatsApp. Ketika ditanya Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung Tahap I yang seharusnya sudah selesai (240 hari dimulai dari tgl 31 Maret 2023), tetapi sampai sekarang belum tuntas. Cen Sui Lan tidak memberi tanggapan.
Ketika ditanyakan tentang informasi realisasi proyek atas inisiasi Cen Sui Lan, dan di balik pengerjaan proyek, ada informasi pemotongan fee (komisi) oleh lingkaran Cen Sui Lan, anggota DPR RI dari Dapil Kepri itu sama sekali tidak memberikan tanggapan, meski pesan telah diterima. (Cindai/ Owntalk / Red )
No comment