JAKARTA, GURINDAM.TV — Berbagai isu penting seputar kemanusiaan dan pembangunan menjadi sorotan utama dalam rangkuman Humaniora Sepekan ini. Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Bandung Barat akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain itu, perkembangan positif datang dari sektor pendidikan dengan rencana Program Sekolah Rakyat yang akan menjangkau ribuan siswa, serta percepatan uji publik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Tidak ketinggalan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga memberikan klarifikasi penting mengenai informasi rekrutmen pendamping desa yang ternyata merupakan berita bohong atau hoaks.
Evaluasi Mendesak Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat. Keputusan ini menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 301 siswa di Kecamatan Cipongkor pada Senin (22/9).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa penghentian ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari dan menjamin keamanan serta gizi peserta program.
Terkait menu MBG, BGN juga menanggapi pemberian ikan hiu kepada siswa di SDN 12 Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa menu ikan hiu hanya diberikan dua kali selama pelaksanaan MBG di sekolah tersebut.
BGN menegaskan akan menghentikan pemberian menu ikan hiu jika terbukti menjadi penyebab keracunan. Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan yang disajikan melalui program Makan Bergizi Gratis.
Akselerasi Pendidikan Nasional: Sekolah Rakyat dan RUU Sisdiknas
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan kabar gembira terkait akses pendidikan gratis. Sekitar 16.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ditargetkan akan menerima manfaat Program Sekolah Rakyat pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Mensos dalam kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (22/9), menjelaskan bahwa program ini akan menyediakan akses pendidikan gratis. Manfaat ini akan tersebar di 165 titik lokasi di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Komisi X DPR RI akan segera melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, pada Jumat (26/9), menyatakan bahwa kemajuan RUU Sisdiknas telah mencapai tahap pematangan. Uji publik ini penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum RUU tersebut disahkan.
Klarifikasi Rekrutmen Pendamping Desa: Waspada Hoaks
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memberikan klarifikasi penting terkait informasi rekrutmen tenaga pendamping profesional (TPP) desa. Hingga saat ini, Kemendes PDT menegaskan bahwa belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen TPP di seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Hasman Ma’ani, dalam keterangan video yang diterima pada Jumat (26/9), menyatakan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait rekrutmen tersebut tidak benar.
Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang salah dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan. Kemendes PDT mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi kementerian.(AntaraNews)
No comment