Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyadapan HP Presiden, Tiga Orang Jadi Tersangka

November 3, 2026

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

“Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih diperiksa sebagai saksi, yakni saudara SU. Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor Presiden,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka merupakan hasil serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan tindakan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Badan Reserse Kriminal Polri.

“Nomor-nomor itu disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum,” tegas Asep.

Tidak hanya dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem komputer.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar Oktober 2026. Saat itu, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer.

Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang anggota Polri pada Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sedikitnya 10 orang saksi serta tiga orang ahli.

Dalam proses pengungkapan perkara, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan satu unit flashdisk.

Penetapan tiga tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon kepala negara dan sejumlah pejabat lainnya.

Polri kini memiliki tanggung jawab untuk mengungkap secara terang siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta sejauh mana data komunikasi yang diduga diperoleh secara ilegal tersebut telah digunakan atau disebarluaskan.

Meski demikian, proses hukum terhadap ketiga tersangka tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ( Pit/ Red )

Admin

November 3, 2026

Nasional