TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV — Meskpiun Presiden Prabowo subianto sudah melarang kegiatan serimonial terkesan penghamburan anggaran, Pemerintah Provinsi Kepri masih banyak mengadakan kegiatan di hotel mewah di Batam Kepri.
Ironisnya, anggaran di Pemprov Kepri banyak tersedot dengan kegiatan penghamburan. padahal saat ini semua kegiatan serimonial sudah bisa di lakukan melalui zoom dan streaming.
Dampaknya, anggaran kosong, gaji 13 TPP tidak terbayarkan, kabarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berencana melakukan peminjaman dana ke PT. Sarana Multi Insfratruktur (SMI). Uang pinjaman itu diperkirakan untuk memperbaiki atau membangun fasilitas jalan, hingga kesehatan di Kepri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan PT. SMI di Kantor Gubernur, Dompak Tanjungpinang, pada Senin (7/7). Dalam pertemuan tersebut, pihkanya melakukan pembahasan soal mekanisme melakukan pinjaman ke PT. SMI.
“Baru hanya membahas terkait pinjamannya seperti apa dengan PT. SMI,” kata Adi usai melakukan pertemuan dengan PT. SMI dikutip dari Batampos.
Ia menegaskan, bahwa pinjaman ke PT. SMI ini masih sebatas wacana. Pinjaman ini bakal terealisasi Pemprov Kepri, ketika pembangunan suatu proyek tidak memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek.
Misalnya perbaikan Pelantar I Tanjungpinang yang amblas akibat termakan usia, perbaikan ruas jalan yang rusak, hingga untuk pengadaan utilitas Rumah Sakit yang ada di Kepri.
“(Pinjaman dilakukan) kalau pun nanti secara fisikal tidak memungkinan, untuk melakukan pembangunan dalam jangka pendek. Intinya untuk pembangunan untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya, Senin (7/7).
Kendati demikian, ia belum bisa membeberkan berapa nilai pinjaman yang bakal diajukan ke PT. SMI. “Untuk nilainya belum, karena ini masih tahap konsultasi, kemungkinan tahun depan,” pungkasnya.
Sementara itu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Pemprov Kepri saat ini tengah krisis keuangan daerah.Pasalnya harusnya gaji 13 TPP dibayar sesuai Undang-undang, namun Pemprov tidak bisa melakukan pembayaran ke ribuan ASN yang sudah menanti untuk biaya anak sekolah. Padahal TPP biasanya juga termasuk dalam komponen yang dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang mampu.
Saat ini Pencairan TPP ke-13 karena kondisi keuangan daerah tengah terseok-seok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), TPP ke- 13 seperti angin lalu ditelan bumi. Berbeda dengan Provinsi lainnya seperti Di Balikpapan dan Banda Aceh, TPP 13 dilaporkan sudah cair bersamaan dengan Gaji ke-13. Di daerah lain, seperti Sulawesi Barat, TPP 13 juga dijadwalkan cair bersama Gaji ke-13.
Bagi ASN di daerah yang mampu, TPP juga termasuk dalam komponen yang dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-13. Namun, pencairan TPP ke-13 ini bersifat opsional dan bergantung pada kondisi keuangan daerah masing-masing. (*/ Red)
No comment