TANJUNGPINANG, GURINDAM.TV –– Gembar -gembornya rencana lelang di lahan reklamasi taman Gurindam 12 Tanjungpinang nantinya akan dikelola pihak swasta menjadi sorotan sejumlah LSM dan Masyarakat.
Lahan yang di reklmasi kurang lebih 16 hektar dan dibangun mengunakan APBD Kepri hampir 1 Triliun itu tak kunjung rampung.
Ironisnya, semakin amburadul dan menjadi gaduh. Sementara itu rencananya gubernur akan melelang kurang lebih 7500M2 lahan dikawasan taman gurindam 12 yang dibangun dari uang pajak rakyat, di lawan sejumlah LSM dan masyarakat demi kebaikan semua di tanah segantang lada.
Sejumlah gabungan LSM dari berbagai basis melakukan aksi protes meminta gubernur Ansar Ahmad menunda lelang tersebut.
Begitu juga masyarakat Tanjungpinang tak terima lahan yang dibangun janjinya 3 tahun selesai bisa di nikmati ruang terbuka dan keindahan paska reklamasi taman gurindam 12, ternyata hanya pepesan belaka dan “cerita kancil”.
Untuk mengemas akan bagusnya kedepan taman gurindam 12.Gubernur Ansar akan melelang kawasan tersebut ke pihak swasta selama 30 tahun lamanya.
Mantan aktivis 98 Adjisupit, yang lahir di taman gurindam 12 tepi laut Tanjungpinang meminta gubernur Ansar Ahmad membatalkan lelang berapa blok yang akan di sewa tersebut.
“Saya pesan ke Bapak Gubernur Ansar Ahmad membatalkan niat lelang lahan kurang lebih 7500 M2 di taman gurindam 12 itu,”Ungkapnya.
Gubernur Ansar ahmad jangan buru-buru melelang tanpa tanya dan kros cek sepadan rumah persis taman gurindam 12.
Limbah-limbah itu mau dibuang kemana…? sementara sejak reklmasi taman gurindam 12 dari tahun (2018-2020) , anggaran APBD Kepri ludes di sedot kesana semua.
Rumah berwarna hijau ditepi laut dampak reklamasi setiap hujan deras banjir hingga ke gedung daerah.
Belum lagi kiriman air dari rumah sakit Tanjungpinang di buang ke laut hampir semua lobang susah paska reklmasi. sejumlah lobang besar menjulang ke laut ditutup gara-gara reklamasi.
Ini gubernur Ansar harus memikirkan nasib jalan hang tuah dan pemukiman warga. kalau bisa copot pejabat yang mengerjakan reklamasi taman gurindam 12 tanpa memikirkan hal tersebut.
Adjisupit yang lahir di taman gurindam 12 meminta Gubernur Ansar lebih fokus mengurus bagaimana Provinsi Kepri ini bisa mendapat kucuran dana segar dari Pusat DAK dan DAU dari pada mengurusin lahan kaplingan 7500 M2 di taman gurindam 12 yang angkanya kecil.
Apalagi santer terdengar, jika swasta yang akan mengelola kawasan taman gurindam 12 di lelang nantinya akan menjual produk Israel yang menjadi sorotan mancanegara.
Gubernur Ansar udah saatnya segera meng- evaluasi lingkaran-nya yang merusak tatanan semua ini. Copot pejabat yang sudah lama mengurus taman gurindam 12 tak becus dan selesai.
Gubernur Ansar Ahmad jangan terlena di Nina Bobokan oleh pejabat yang cuma “angkat telor” Pasalnya, hampir 7 tahun dari reklamasi hingga pembangunan disana tak kunjung selesai.uang rakyat ludes, kondisi efesiensi begini malah sibuk memikirkan proyek miliaran,sementara rakyat tengah susah, ekonomi terpuruk, dia di injeksi klise.
Dengan kasat mata, proyek reklamasi Ini ada masalah besar yang di kerjakan. Secepatnya Gubernur Ansar membuat Tim Independenen mengaudit taman gurindam 12 selama kepemimpinannya 5 tahun ini saja dulu.
Adjisupit mantan destroyed kampanye Ansar Ahmad saat maju gubernur Kepri tahun 2020 melanjutkan jangan sampai langkahnya pak gubernur tertatih-tatih akibat ulah bawahannya dengan tagline “asal bapak senang” Efek dominonya publik skeptis dengan style kepemimpinanya.
Adjisupit yang sangat tahu terkait kawasan taman gurindam 12 aroma tak sedap hingga Pat gulipat menyarankan gubernur Ansar jangan terjebak kompi A dengan perencanaan yang sedemikian apiknya mengemas taman gurindam 12.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Bersama ( Geber ) Kepri juga protes keras terhadap lelang di taman gurindam 12.
Perwakilan Geber Kepri, Jusri Sabri, menyebut mendengar Gubernur Ansar menunda sementara ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat masih diperhitungkan pemerintah.
“Terkait persoalan lelang Gurindam 12, Gubernur Kepri sudah menyetujui untuk menunda sementara dan melakukan evaluasi serta pembenahan terlebih dahulu,” ujar Jusri, Selasa (7/10/225).
Ia menegaskan, keputusan itu merupakan hasil perjuangan panjang Geber Kepri bersama sejumlah elemen masyarakat yang menolak lelang rencana karena dinilai berpotensi merugikan pelaku UMKM dan lebih menguntungkan pihak swasta.
“Ini hasil perjuangan Geber Kepri. Kami menyuarakan aspirasi rakyat agar Gurindam 12 tidak dijadikan lahan bisnis yang menyumbangkan pelaku UMKM,” tegas Ketua Umum LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri ini.
Jusri mengapresiasi terhadap kebijaksanaan Gubernur Kepri yang ingin mendengar aspirasi publik dan mengambil langkah bijak di tengah gejolak yang muncul.
“Kami mengapresiasi kebijaksanaan Gubernur Kepri yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan menunda sementara lelang ini. Keputusan ini menunjukkan dia ingin berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Geber Kepri, kata Jusri, akan tetap mengawali proses evaluasi agar pembenahan Gurindam 12 dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.
“Kami berharap menunda sementara ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dan mempertimbangkan kepentingan UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para pedagang di kawasan Gurindam 12 untuk tetap tenang menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah.
“Pedagang jangan ribut lagi. Tunggu hasil evaluasi dan keputusan resmi berikutnya,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Kepri Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Luki Zaiman Prawira, menyebut transparansi dan pengaturan UMKM akan menjadi fokus utama sebelum lelang dilanjutkan.
“Transparansi dan sosialisasi menjadi perhatian kita. Nanti, bapak (Gubernur Ansar Ahmad) dengan bang Lis (Wali Kota Tanjungpinang) untuk menata UMKM terlebih dahulu,” kata Luki, Senin kemarin (6/10) kepada media ini.
Luki mengungkapkan, Pemprov Kepri juga telah melakukan pengkajian teknis dan berkoordinasi dengan bagian aset terkait regulasi lelang Gurindam 12.
“Kami sudah melakukan pengkajian. Sedangkan untuk regulasinya, kami sudah berkoordinasi dengan aset,” ujarnya.
Ia juga menilai, langkah tertunda ini tidak lepas dari dorongan masyarakat, terutama dari Geber Kepri. “Mungkin ini hasil perjuangan kawan-kawan Geber Kepri,” tutup Luki. ( Red )
No comment